Curhatan Tenaga TU Sekolah

Berikut ini sebuah artikel bernuansa curahan hati seorang rekan sesama bagian dari Tenaga Administrasi Sekolah, tanpa bermaksud apa-apa, hanya sebuah curhatan belaka.....

“Guru lagi…guru lagi! Kapan kami?” Itulah komentar salah seorang pegawai tata usaha saat mendengar bahwa pemerintah akan menggulirkan tunjangan sertifikasi bagi guru. Kecemburuan itu ada dan wajar — jika pegawai tata usaha cemburu. Memang, sejak dua dekade terakhir, perhatian pemerintah hanya fokus pada guru. Para guru diberi tunjangan fungsional. Yang memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, memperoleh tunjangan dari SBY. Sementara tunjangan untuk pegawai tata usaha bukan lagi nyaris tetapi MEMANG TIDAK ADA. 

Padahal kalau mau jujur, baik guru maupun pegawai tata usaha merupakan sub sistem dari sistem persekolahan. Perbedaan keduanya hanya terletak pada deskripsi pekerjaan. Guru berurusan dengan aspek akademis sedangkan tata usaha berurusan dengan aspek administrasi. Dalam lingkup sekolah, keduanya berkolaborasi untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang efisien dan efektif; membina siswa agar kelak menjadi generasi berkualitas dan produktif dalam hidupnya. Mudah-mudahan sikap pemerintah yang kurang peduli terhadap pegawai tata usaha ini tidak didasari sikap sentimental; menganggap sepele eksistensinya dan memandang mereka sebagai belum saatnya menerima tunjangan apa pun. Sebaliknya, jika melihat kehidupan keduanya dengan mata sedikit lebar maka dapat diketahui bahwa kehidupan pegawai tata usaha cenderung tidak lebih baik dari guru. Makanya seringkali pegawai tata usaha merasa heran dan mengeluh, “Tega-teganya pemerintah menelantarkan nasib kami, padahal kami adalah bagian dari keluarga besar sekolah, seolah menganggap bahwa kami tidak ada”. Walaupun tetap berada di sekolah, mereka tidak mengadukan nasib ke wakil rakyat atau melakukan demonstrasi ke pemda. Bukan berarti mereka tidak menginginkan perbaikan nasib atau tidak membutuhkan tunjangan, tapi semata-mata mereka tidak mau meninggalkan tugas dan mereka cuma menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah surti (Bahasa Sunda), artinya tanpa diminta dan didemo pun tunjangan menggelontor.

 Di saat para guru tersenyum lebar menikmati tunjangan sertifikasi—sebanyak enam bulan dari anggaran dua tahun sebelumnya yang sempat mereka keluhkan— para pegawai tata usaha hanya bisa mengurut dada sambil bergumam, “Kapan tunjangan untuk kami keluar?” Seminggu lagi, tunjangan sertifikasi guru yang tertunggak 7 bulan dari tahun anggaran sebelumnya akan cair. Insya Allah kami pun akan menerima beberapa puluh ribu dari guru yang peduli nasib kami, BUKAN DARI PEMERINTAH!“Guru lagi…guru lagi! Kapan kami?” Itulah komentar salah seorang pegawai tata usaha saat mendengar bahwa pemerintah akan menggulirkan tunjangan sertifikasi bagi guru. Kecemburuan itu ada dan wajar — jika pegawai tata usaha cemburu. Memang, sejak dua dekade terakhir, perhatian pemerintah hanya fokus pada guru. Para guru diberi tunjangan fungsional. Yang memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, memperoleh tunjangan dari SBY. Sementara tunjangan untuk pegawai tata usaha bukan lagi nyaris tetapi MEMANG TIDAK ADA. Padahal kalau mau jujur, baik guru maupun pegawai tata usaha merupakan sub sistem dari sistem persekolahan. 

Perbedaan keduanya hanya terletak pada deskripsi pekerjaan. Guru berurusan dengan aspek akademis sedangkan tata usaha berurusan dengan aspek administrasi. Dalam lingkup sekolah, keduanya berkolaborasi untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang efisien dan efektif; membina siswa agar kelak menjadi generasi berkualitas dan produktif dalam hidupnya. Mudah-mudahan sikap pemerintah yang kurang peduli terhadap pegawai tata usaha ini tidak didasari sikap sentimental; menganggap sepele eksistensinya dan memandang mereka sebagai belum saatnya menerima tunjangan apa pun. Sebaliknya, jika melihat kehidupan keduanya dengan mata sedikit lebar maka dapat diketahui bahwa kehidupan pegawai tata usaha cenderung tidak lebih baik dari guru. Makanya seringkali pegawai tata usaha merasa heran dan mengeluh, “Tega-teganya pemerintah menelantarkan nasib kami, padahal kami adalah bagian dari keluarga besar sekolah, seolah menganggap bahwa kami tidak ada”. 

Walaupun tetap berada di sekolah, mereka tidak mengadukan nasib ke wakil rakyat atau melakukan demonstrasi ke pemda. Bukan berarti mereka tidak menginginkan perbaikan nasib atau tidak membutuhkan tunjangan, tapi semata-mata mereka tidak mau meninggalkan tugas dan mereka cuma menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah surti (Bahasa Sunda), artinya tanpa diminta dan didemo pun tunjangan menggelontor. Di saat para guru tersenyum lebar menikmati tunjangan sertifikasi—sebanyak enam bulan dari anggaran dua tahun sebelumnya yang sempat mereka keluhkan— para pegawai tata usaha hanya bisa mengurut dada sambil bergumam, “Kapan tunjangan untuk kami keluar?” Seminggu lagi, tunjangan sertifikasi guru yang tertunggak 7 bulan dari tahun anggaran sebelumnya akan cair. Insya Allah kami pun akan menerima beberapa puluh ribu dari guru yang peduli nasib kami, BUKAN DARI PEMERINTAH!