Minggu, 26 Januari 2014

Peran tenaga administrasi Sekolah (TAS) pada sistem pengelolaan sekolah belakangan ini semakin  penting. Pada masa lalu tenaga administrasi sekolah berfungsi sebagai juru kelola administrasi sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data siswa, data pendidik dan tenaga kepandidikan, persuratan, arsip, administrasi sarana-prasarana, dan administrasi keuangan.
Sejalan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah dengan membawa implikasi pada berkembangnya pengambilan keputusan bersama sebagai pusat pergerakan pengelolaan sekolah, maka TAS idealnya menjadi tim pengelola data sebagai bahan pengambilan keputusan. Meskipun TAS bukan satu-satunya sumber informasi sekolah, tetapi peran TAS sebagai dapur utama sumber informasi sekolah peran TAS menjadi makin strategis.
Penerapan standar yang saat ini menjadi fokus utama seluruh negara dalam meningkatkan mutu pendidikan telah menempatkan data sebagai energi utama penggerak sekolah. Data hasil evaluasi menjadi landasan pengembangan kebijakan sekolah. Data juga menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan target pencapaian. Atas dasar data hasil evaluasi sekolah menentukan strategi peningkatan mutu. Dalam fungsi ini sekolah memerlukan peran TAS yang handal sebagai tim yang memastikan bahwa data untuk kebutuhan pengembangan tersedia.
Meningkatnya upaya meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sekolah melalui penerapan standar seharusnya menempatkan tenaga administrasi sekolah sebagai tim yang menunjang sistem pengelolaan data hasil evaluasi yang menjadi dasar pengembangan perencanaan pada seluruh bidang pengembangan mutu, data pelaksanaan program, data hasil penjaminan mutu, dan data perbaikan.
TAS juga berperan aktif dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini kantor TAS telah berubah menjadi pusat pelayanan publik. Tiap hal yang tampak di ruang TAS menjadi bagian pencitraan sekolah
TAS berperan penting  setidaknya berperan penting dalam dua hal. Pertama dalam menentuka mutu kebijakan sekolah. Semakin tepat data yang ada tangan tenaga administrasi sekolah makin tinggi mutu kepusan. Di samping itu,peran dalam menentukan mutu pelayanan sekolah, sebagai public relation sekolah.
Bekerja dan bergaul di kantor menuntut Anda untuk senantiasa bersikap profesional. Perbedaan aturan kerja tak akan menjadi masalah bagi para profesional mengingat dirinya bisa dengan cepat beradaptasi dengan berbagai situasi perusahaan.

Persaingan kerja yang ketat juga menuntut para karyawan untuk bersikap profesional di kantor. Berikut tujuh cara agar bisa bersikap profesional di tempat kerja, seperti melansir
 magforwomen.com, Rabu (24/9/2013),:Namun, di kehidupan modern seperti sekarangn ini, permintaan dari atasan terus meningkat. Hanya orang-orang dengan sikap dan kemampuan tertentu yang mampu bertahan. Sementara pegawai yang tak bisa bersikap profesional harus siap tersisih.
1. Berpakaian rapi
Kebanyakan perusahaan mengharuskan para pegawainya berpakaian dengan sejumlah ketentuan yang tersedia. Hal ini bukan karena perusahaan mencoba mendorong Anda berseragam, tapi karena pihak manajemen tengah berupaya membentuk kepribadian.
Selain itu cara Anda berpakaian juga mencerminkan sikap kerja. Jadi pastikan Anda berpakaian dengan rapi dan mengesankan.
2. Bicara langsung ke intinya
Dalam kehidupan profesional, orang-orang yang jarang bicara, tapi menyampaikan sesuatu dengan efektif dan jelas lebih dihargai dibandingkan karyawan lain yang banyak bicara.
Komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting dan membuat Anda lebih profesional dibanding yang lain.
3. Membentuk wilayah kerja sendiri
Anda harus bisa memisahkan kehidupan pribadi dan profesional. Tak ada yang melarang Anda untuk berteman di kantor.
Namun penting bagi Anda untuk menyadari jika dia adalah rekan kerja yang menjadi teman. Jagalah kehidupan kerja seprofesional mungkin.
Jangan biarkan perasaan pribadi mengganggu pekerjaan. Dengan kata lain, silahkan berteman di kantor, tapi tetap ingat dirinya juga merupakan tempat kerja.
4. Lupakan kehidupan lain
Saat bekerja, coba untuk menghindari urusan pribadi seperti membayar tagihan listrik atau memesan barang online. Tahan diri Anda untuk menggunakan media sosial di kantor.
Anda juga harus membatasi kontak yang masuk dari teman atau keluarga. Semakin Anda fokus pada pekerjaan, maka Bos akan merasa Anda sebagai orang yang sangat berdedikasi, dan akan menghargai profesionalisme Anda.
5. Mudah bergaul
Untuk menjadi pegawai yang profesional, mudah bergaul dengan rekan kerja lain merupakan hal yang penting. Hal ini bisa membuat pegawai lain menjadi ramah pada Anda.
Hindari untuk berkelompok di kantor, karena dapat membuat Anda terlihat tidak profesional. Ingat, kantor berbeda dengan sekolah di mana Anda memiliki geng, dan pesaingnya. Selain itu, berusaha akrab dengan banyak orang di kantor dapat membuat pekerjaan lebih lancar.
6. Rajin belajar
Profesional hanya bisa diraih orang yang tak pernah berhenti belajar. Bersikaplah terbuka terhadap jenis pengalaman dan pelajaran baru.
Hal ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pribadi. Tak hanya itu, Anda juga dapat menjadi pegawai yang kompeten.
7. Bekerja sistematis
Teratur dalam melakukan tugas harian merupakan salah satu kunci untuk menjadi profesional. Jangan biarkan senior atau bos mengingatkan soal pekerjaan yang harus disediakan. Bekerja secara teratur dapat membuat pekerjaan diselesaikan dengan mudah dan tanpa hambatan. (Sis/Nur)

Berikut ini sebuah artikel bernuansa curahan hati seorang rekan sesama bagian dari Tenaga Administrasi Sekolah, tanpa bermaksud apa-apa, hanya sebuah curhatan belaka.....

“Guru lagi…guru lagi! Kapan kami?” Itulah komentar salah seorang pegawai tata usaha saat mendengar bahwa pemerintah akan menggulirkan tunjangan sertifikasi bagi guru. Kecemburuan itu ada dan wajar — jika pegawai tata usaha cemburu. Memang, sejak dua dekade terakhir, perhatian pemerintah hanya fokus pada guru. Para guru diberi tunjangan fungsional. Yang memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, memperoleh tunjangan dari SBY. Sementara tunjangan untuk pegawai tata usaha bukan lagi nyaris tetapi MEMANG TIDAK ADA. 

Padahal kalau mau jujur, baik guru maupun pegawai tata usaha merupakan sub sistem dari sistem persekolahan. Perbedaan keduanya hanya terletak pada deskripsi pekerjaan. Guru berurusan dengan aspek akademis sedangkan tata usaha berurusan dengan aspek administrasi. Dalam lingkup sekolah, keduanya berkolaborasi untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang efisien dan efektif; membina siswa agar kelak menjadi generasi berkualitas dan produktif dalam hidupnya. Mudah-mudahan sikap pemerintah yang kurang peduli terhadap pegawai tata usaha ini tidak didasari sikap sentimental; menganggap sepele eksistensinya dan memandang mereka sebagai belum saatnya menerima tunjangan apa pun. Sebaliknya, jika melihat kehidupan keduanya dengan mata sedikit lebar maka dapat diketahui bahwa kehidupan pegawai tata usaha cenderung tidak lebih baik dari guru. Makanya seringkali pegawai tata usaha merasa heran dan mengeluh, “Tega-teganya pemerintah menelantarkan nasib kami, padahal kami adalah bagian dari keluarga besar sekolah, seolah menganggap bahwa kami tidak ada”. Walaupun tetap berada di sekolah, mereka tidak mengadukan nasib ke wakil rakyat atau melakukan demonstrasi ke pemda. Bukan berarti mereka tidak menginginkan perbaikan nasib atau tidak membutuhkan tunjangan, tapi semata-mata mereka tidak mau meninggalkan tugas dan mereka cuma menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah surti (Bahasa Sunda), artinya tanpa diminta dan didemo pun tunjangan menggelontor.

 Di saat para guru tersenyum lebar menikmati tunjangan sertifikasi—sebanyak enam bulan dari anggaran dua tahun sebelumnya yang sempat mereka keluhkan— para pegawai tata usaha hanya bisa mengurut dada sambil bergumam, “Kapan tunjangan untuk kami keluar?” Seminggu lagi, tunjangan sertifikasi guru yang tertunggak 7 bulan dari tahun anggaran sebelumnya akan cair. Insya Allah kami pun akan menerima beberapa puluh ribu dari guru yang peduli nasib kami, BUKAN DARI PEMERINTAH!“Guru lagi…guru lagi! Kapan kami?” Itulah komentar salah seorang pegawai tata usaha saat mendengar bahwa pemerintah akan menggulirkan tunjangan sertifikasi bagi guru. Kecemburuan itu ada dan wajar — jika pegawai tata usaha cemburu. Memang, sejak dua dekade terakhir, perhatian pemerintah hanya fokus pada guru. Para guru diberi tunjangan fungsional. Yang memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, memperoleh tunjangan dari SBY. Sementara tunjangan untuk pegawai tata usaha bukan lagi nyaris tetapi MEMANG TIDAK ADA. Padahal kalau mau jujur, baik guru maupun pegawai tata usaha merupakan sub sistem dari sistem persekolahan. 

Perbedaan keduanya hanya terletak pada deskripsi pekerjaan. Guru berurusan dengan aspek akademis sedangkan tata usaha berurusan dengan aspek administrasi. Dalam lingkup sekolah, keduanya berkolaborasi untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang efisien dan efektif; membina siswa agar kelak menjadi generasi berkualitas dan produktif dalam hidupnya. Mudah-mudahan sikap pemerintah yang kurang peduli terhadap pegawai tata usaha ini tidak didasari sikap sentimental; menganggap sepele eksistensinya dan memandang mereka sebagai belum saatnya menerima tunjangan apa pun. Sebaliknya, jika melihat kehidupan keduanya dengan mata sedikit lebar maka dapat diketahui bahwa kehidupan pegawai tata usaha cenderung tidak lebih baik dari guru. Makanya seringkali pegawai tata usaha merasa heran dan mengeluh, “Tega-teganya pemerintah menelantarkan nasib kami, padahal kami adalah bagian dari keluarga besar sekolah, seolah menganggap bahwa kami tidak ada”. 

Walaupun tetap berada di sekolah, mereka tidak mengadukan nasib ke wakil rakyat atau melakukan demonstrasi ke pemda. Bukan berarti mereka tidak menginginkan perbaikan nasib atau tidak membutuhkan tunjangan, tapi semata-mata mereka tidak mau meninggalkan tugas dan mereka cuma menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah surti (Bahasa Sunda), artinya tanpa diminta dan didemo pun tunjangan menggelontor. Di saat para guru tersenyum lebar menikmati tunjangan sertifikasi—sebanyak enam bulan dari anggaran dua tahun sebelumnya yang sempat mereka keluhkan— para pegawai tata usaha hanya bisa mengurut dada sambil bergumam, “Kapan tunjangan untuk kami keluar?” Seminggu lagi, tunjangan sertifikasi guru yang tertunggak 7 bulan dari tahun anggaran sebelumnya akan cair. Insya Allah kami pun akan menerima beberapa puluh ribu dari guru yang peduli nasib kami, BUKAN DARI PEMERINTAH!

Sebagai

Jakarta, Kemdikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID), mengembangkan perangkat lunak aplikasi pengelolaan dan pelaporan keuangan sekolah (ALPEKA) melalui program Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrators, and Students (PRIORITAS).


Kegunaan perangkat ini untuk memudahkan sekolah dalam pembuatan pelaporan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sehingga, pihak sekolah dapat lebih mudah untuk melakukan pengadministrasian, pelaporan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemdikbud, Didik Suhardi, mengungkapkan apresiasi yang positif terhadap kehadiran ALPEKA. Menurutnya, ALPEKA dapat mengadministrasikan dan melaporkan dana sekolah yang bersumber dari BOS Pusat dan semua sumber keuangan sekolah.
“Artinya, semua sumber keuangan sekolah diadministrasikan dan dilaporkan secara terpadu,” ujar Didik saat diwawancarai di ruang kerja, (24/1/2014). “Dengan demikian, kasus-kasus dobel bayar bisa dihindari,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelum kehadiran ALPEKA, sekolah harus menyisihkan sebesar Rp 500.000-Rp 2.000.000 dari anggaran dana BOS, guna membeli perangkat lunak pembuatan pelaporan BOS, disertai pelatihannya. Kini, pihak sekolah dapat mengunduh perangkat lunak pembuatan pelaporan BOS, ALPEKA, dengan gratis melalui situs www.bos.kemdikbud.go.id.
Sehingga, sekolah tidak perlu lagi membeli atau menghadirkan tenaga ahli untuk memanfaatkan perangkat lunak ini dan dana BOS dapat dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. ALPEKA merupakan perangkat lunak berbasis Microsoft Excel, dengan bahasa yang informatif, mudah dijalankan, praktis bagi para pengelola dana BOS di sekolah. Untuk menjalankannya, mereka cukup membaca tahapan-tahapan panduan penggunaan ALPEKA yang sudah disediakan di situs www.bos.kemdikbud.go.id.


Implementasinya, terdapat empat tabel besar yang harus diisikan pada masing-masing tahapan, yaitu tabel data umum, tabel data file, tabel laporan keuangan, dan tabel laporan BOS. Sejak diluncurkan 2003 lalu, tim Manajemen BOS telah melakukan sosialisasi, dan simulasi penggunaan ALPEKA di sekolah di beberapa kota. Diantaranya, Jakarta, Bandung, Solo, dan Makasar. (PIH)

x


Adapun tujuan dari  berdirinya ATASI ( Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia ) adalah Menyumbangkan pemikiran untuk pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil, dan berdaya guna melalui pendidikan, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu administrasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.







Visi dari ATASI adalah : 

ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA (ATASI) menjadi organisasi Profesi Tenaga Administrasi Sekolah yang unggul di segala bidang pengadministrasian.  


Misi ATASI adalah :


 ( 1 )     Mengukuhkan ATASI sebagai organisasi profesional independen dan non-partisan yang mampu mewadahi Profesi Tenaga Administrasi Sekolah di semua jenjang untuk menyumbangkan keahlian dan pengalaman  secara selektif dan sinergis melalui berbagai usaha pembenahan keorganisasian ke dalam dan pengembangan jaringan kerjasama ke luar.
( 2 )     Mewadahi berbagai pemikiran baik yang digali secara spekulatif dan atau berdasarkan pengalaman tenaga administrasi sekolah untuk selanjutnya melalui berbagai dialog atau pertemuan formal atau informal dikristalisasikan dalam wacana, paradigma, kerangka berpikir, model dan kesepakatan bersama yang potensial diterapkan dalam konteks pelaksanaan tugas pengadministrasian sekolah di Indonesia.
( 3 )     Mempromosikan hasil kristalisasi yang berupa wacana, paradigma, kerangka berpikir, model dan kesepakatan bersama melalui berbagai pertemuan formal atau informal atau melalui pilihan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia sehingga dapat memfasilitasi dan terlaksananya hal tersebut dalam berbagai konteks kegiatan.
( 4 )     Memberikan fasilitas profesional kepada para ahli, praktisi dan pemerhati ilmu administrasi di segala sektor untuk turut serta memberikan wacana, paradigma, kerangka berpikir, model dan kesepakatan bersama melalui berbagai pertemuan formal atau informal yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga secara individual maupun kelompok dapat memberikan kontribusi yang bermakna terhadap perkembangan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian bagi Profesi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesa.
( 5 )     Memberi masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi di bawah kementerian pendidikan dan ke berupa pertimbangan administrasi di sekolah dan di luar sekolah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik diminta ataupun tidak.

( 6 )     Menjadi Asosiasi Profesi untuk lebih meningkatkan kompetensi di bidang administrasi khususnya di tingkat satuan pendidikan dan pada semua jenjang.


SUSUNAN PENGURUS ATASI
( ASOSASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA )
MASA BHAKTI  2013 - 2017

  1. KETUA UMUM                     :   BASUKI RAKHMAD
  2. KETUA   I                           :   MUHKLISIN
  3. KETUA   II                          :   TIM SLAMET SULISTIYONO
  4. SEKRETARIS JENDERAL       :   CHOIRUL SALEH
  5. SEKRETARIS I                    :   ARIS SUPRAPTO
  6. SEKRETARIS II                   :   YENI SUGIARTI
  7. BENDAHARA UMUM             :   AKHMAD MUNIF
  8. BENDAHARA  I                    :   MARJONO
  9.  BENDAHARA  II                  :   JOKO MALIS

DEPARTEMEN - DEPARTEMEN
1. ORGANISASI DAN KADERISASI 
1)      SAELAN
2)      ANDY AGUS SETIAWAN
3)      MOHAMAD AJI KOMARULLAH, S.Pd.i, M.Si
4)      DENIS SOFWAN HIDAYAT
5)      SATYO BUDI SANTOSO
6)      ADI HARTANTO
2.  KETENAGAAN DAN KESEJAHTERAAN 
1)      EDY PURWANTO
2)      JOKO PURNANTO
3)      SYAMSUL ARIFIN
4)      NETY HERAWATI
5)      MUHAMMAD IQBAL
6)      FAJRI
3.  INFORMASI DAN KOMUNIKASI          
1)      AGUS WIDODO FARID NURHUDA
2)      WAHYUNINGSIH
3)      ROBIA RASMANA NOPOLI
4)      MUHAMMD ABDUL GHOFUR
5)      AYUB HARIS MIFTADI
6)      AGUS SUPRIADI
4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
1)      KHOIRUROZI
2)      CATUR SAKTIYANTO
3)      ANTO
4)      SALAM SUGIARTO
5)      ROMAS KIRYUDONO
6)      DANI JOKO SUSILO
5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1)      ODJIE SAMROJI
2)      PUGUG LESTARI WIYONO
3)      ACHAMD JUNAIDI
4)      OMAIDI
5)      MOHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF AFANDI
6)      RETNO WIDIYATININGSIH, SE
6. PENGEMBANGAN KARIR & PROFESI    
1)      AYU WIDYA WARDHANI
2)      MOHAMAD NURDIN
3)      ABD. MUNIF, S.Pd.
4)      SEDEP WIDIYATI
5)      NUHRIADI
6)      WIRA'I
7. KEROHANIAN                                       
1)      SUWITO
2)      EKA BUDIHARJO
3)      JOKO PRAYITNO
4)      ARIF NUR HIDAYAH
5)      SAMSUL ARIFIN
6)      LAURENSIA DIAN WAHYU KRISTANTI
8. PENGABDIAN MASYARAKAT                  
1)      SWASANA ADI
2)      TOELOES SETIO WIBOWO
3)      AGUS RABUDI
4)      SUYANTO
5)      MAS ARIEF
6)      NUR AHMADI
7)      MULIANTO, S.Kom.